The usage of GPS tracking expertise to conduct surveillance by law enforcement businesses and personal citizens has been underway for many years. Kemudian pada tangga 17 Agustus 1946 atau bertepatan dengan satu tahun usia kemerdekaan Indonesia, terjadi lagi perubahan srtuktur tata negara dengan di berlakukannya UDDS dan kemudian pada tahun 1950 di keluarkannya Undang-Undang Fedral no. 7 tahun 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer liberal.

Keadilan menjadi landasan ethical hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kebudayaan merupakan suatu ”blueprint of behaviour”, maksudnya ialah memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu.

Rule Of Law adalah suatu legalisme, suatu aliran hukum yang didalamnya terkandung wawasan sosial. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945.

Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki (materiil) yaitu pelaksanaan dari simply law agar terciptanya negara hukum yg membawa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Menurut UUD 1945 negara melindungi segenap penduduk, misalnya dalam pasal 29 (2) disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa dokter tersebut akan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar tingkat kualifikasinya, bersikap dan bertindak etis, dan mampu bekerjasama dengan sejawatnya. Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan.